Cilaka, GP Ansor Kritisi Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Soreang (7/10/2020) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam Sidang Paripurna yang digelar, Senin (5/10/2020) kemarin. Pengesahan ini menimbulkan banyak kritikan dan gelombang protes, khususnya dari kaum buruh yang merasa sangat dirugikan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Serikat buruh pun mengancam akan mengadakan mogok masal.

GP Ansor sendiri sudah menyikapi RUU Cipta Kerja ini sejak awal, Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengatakan “RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja, yang sering disingkat Cilaka, merupakan RUU yang tidak jujur. (CNN, 18/02/2020).” Berdasarkan kajian di GP Ansor, RUU Cilaka ini lebih menitik beratkan pada investasi dan investor ketimbang menciptakan lapangan kerja dan para pekerja.  Apalagi dalam penyusunannya tidak mengikuti penyusunan undang-undang yang baik dan demokratis karena hanya dikonsultasikan kepada Satuan Tugas Pemerintah dan Konsultasi Publik Omnibus Law (Kepmenko Perekonomian No. 378 Tahun 2019). Yang hanya melibatkan hampir seluruh asosiasi pengusaha, pengusaha dan pejabat pemerintah (Provinsi, Kabupaten/Kota) tidak menyertakan asosiasi atau serikat pekerja dan organisasi kepemudaan yang juga menaungi banyak pemuda berusia produktif di Indonesia.

“Setidaknya ada beberapa kerugian bagi tenaga kerja dengan disahkannya RUU Cilaka pada 5 Oktober 2020 lalu. Terkait upah minimum, pemangkasan pesangon, penghapusan izin atau cuti khusus, ketidak jelasan tenaga outsourching, serta adanya ruang bagi pengusaha untuk dapat mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu.” Kata Ahmad Fathoni (Ketua GP Ansor Kabupaten Bandung) saat ditemui di sela acara Sapa Kader Kertasari kemarin, Selasa (6/10/2020).

“GP Ansor Kabupaten Bandung khusunya berharap UU ini dapat dikaji ulang oleh pihak-pihak terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang semakin meluas dan berpotensi terjadinya demo besar-besaran. Bila perlu, kita ajukan permohonan uji materi RUU yang sudah kadung disahkan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).” Lanjut Ahmad Fathoni.

“Dengan disahkannya RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ini dengan tegas GP Ansor Kabupaten Bandung menyatakan keberatan apalagi sejak awal GP Ansor di tingkatan pusat telah mengkritisi keberadaannya. Dengan berbagai kajian dan melihat adanya ketimpangan antara pengusaha dan tenaga kerja yang dimuat dalam RUU Cilaka ini, GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan menyatakan sikap tetap bersama masyarakat, khususnya para buruh dalam upaya mendesak pemerintah untuk membatalkan pengesahan RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Pungkas Ahmad Fathoni.

(Kominfo/Gft)

Related posts

Leave a Comment